Berapa Kami Harus Membayar Uang Kuliah*

sumber: titohilmawanreditya.blogspot.com

Beberapa hari yang lalu, kampus resmi mengumumkan siapa mahasiswa barunya yang diterima dari sekolah - sekolah menengah. Walaupun masih setengahnya, riuh suka cita bagi mereka yang diterima di universitas impian mereka, kata-kata kecewa karena belum diterima, dan ucapan selamat serta semangat menghiasi dunia nyata dan media sosial beberapa hari belakangan. Akan tetapi, bagi mereka yang diterima, kegembiraan itu lenyap, dengan pertanyaan “Berapa kami harus membayar uang kuliah?”

Berapa kami harus membayar uang kuliah?

Pertanyaan singkat memang, tapi setidaknya pertanyaan inilah yang memunculkan beragam pandangan tentang permasalahan kompleks perguruan tinggi saat ini. Dengan diberlakukannya sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) misalnya, sistem yang seharusnya menyebabkan biaya kuliah semakin murah justru dijadikan kesempatan oleh kampus untuk menaikkan biaya kuliah yang semakin mencekik finansial mahasiswa dan keluarganya. 

Konstruksi Opini Publik di Media Sosial*

sumber: kapita-fikom-untar-915080119.blogspot.com

Kecendrungan perilaku, sikap, dan pandangan atas sebuah kejadian hingga pendapat tentang sebuah peristiwa tak lepas dari pengaruh opini publik. Terlebih saat ini, opini publik menjadi pilar baru dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan setelah pers atau media massa. Tak jarang akhirnya, hobi seseorang, hubungan sosial, pandangan akan sesuatu, serta kebijakan – kebijakan lainnya muncul dari opini publik yang bertarung di akar rumput ataupun di media sosial.

Sebagai contoh, ialah perdebatan mengenai kenaikan harga BBM akhir tahun 2014 ataupun kenaikan pertamax di minggu-minggu ini diperbincangkan pula di berbagai media sosial seperti facebook, twitter, line, kaskus, dan semacamnya yang tak jarang akan membentuk opini publik di dunia nyata. Contoh lainnya yang cukup hangat ialah berbagai tagar #saveKPK dan #saveSepakbolaIndonesia, bahkan hingga meme menarik tentang #saveHajiLulung serta tentang kisah-kisah heroik supir taksi di Ibukota yang saling berlomba untuk menyandang gelar trending topic di twitter ataupun share terbanyak di facebook.

Komunikasi Politik: Siapa yang Mem"busuk"kan Politik*

sumber: "Indonesia Negeri Dengan Presiden Dusta & Korup Akibat Politisi Busuk" by @Progres_98

Seorang Pakar Politik, Samuel J. Huntington menyampaikan gagasan tentang Political Decay atau dikenal dengan istilah pembusukan politik. Huntington menyampaikan gagasannya tentang sebuah kekacauan di tengah modernisasi sosial bisa bertambah kadar kekacauannya akibat politik dan institusinya. Namun yang jadi pertanyaan, sebenarnya siapakah yang membusukkan politik?

Sejak zaman yunani kuno, dimana Aristoteles menyampaikan gagasan tentang memakmurkan masyarakat hingga era reformasi di Indonesia, istilah "politik" diartikan beragam.

Machiavelli, salah seorang propagandatoris kenamaan mengartikan politik sebagai seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan, Miriam Budiardjo, salah seorang pakar politik di Indonesia menyatakan politik ialah tentang kepentingan orang banyak dan bukan tentang kepentingan pribadi.

Sayangnya, 17 tahun sejak era reformasi berguli, demokrasi, keterbukaan informasi dan kebebasan berkumpul kembali ditegakkan. Persepsi masyarakat terkait politik masih sedemikian buruknya, tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa orde baru. Parahnya, persepsi masyarakat terkait politik, baik aktor, institusi, hingga perilaku politik itu sendiri justru semakin buruk.